Penyerapan Anggaran Meningkat, Kinerja Juga Harus Meningkat - Liputan Sosialisasi Revisi DIPA 2013 di KPPN Manna

Pengantar: Berita Liputan ini juga akan saya kirimkan ke Media Center Perbendaharaan. Ah, pasti akan ada banyak sekali typo. Yasudahlah, yang penting mencoba. :p

Menyadari peran pentingnya sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan KPPN Manna menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Revisi DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Selasa (7/5) di Manna. Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh para pejabat perbendaharaan pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Manna ini membahas PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 yang diundangkan 6 Februari 2013 lalu dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 12/PB/2013 tentang Petunjuk Tenis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013 yang terbit pada 8 April 2013. Sejumlah 90 orang yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara, dan staf operator aplikasi dari masing-masing satuan kerja di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur tampak memadati Gedung Aula KPPN Manna.

“Dengan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2013, kita tingkatkan akuntabilitas, transparansi, dan percepatan penyerapan anggaran dalam wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu”. Demikian tema yang diusung dalam kegiatan sosialisasi ini. Pernyataan tersebut juga kembali ditegaskan oleh Kepala KPPN Manna, Gustani, saat membuka secara resmi acara sosialisasi. “Sangatlah memungkinkan adanya revisi, mengingat tenggat waktu perencanaan dan pelaksanaan anggaran cukup lama, perencanaan yang disusun pun belum mencakup seluruh kebutuhan tahun tersebut. Setiap revisi pun harus jelas tata kelola, kewenangan, prosedur, persyaratan, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Dengan lancarnya revisi anggaran, diharapkan kualitas belanja APBN akan meningkat seiring dengan meningkatnya pencapaian kinerja kementerian/lembaga,” ujar Gustani dalam sambutannya, sekaligus menerangkan latar belakang diadakannya sosialisasi.

Abu Lerman Hutagalung, narasumber sosialisasi, dalam paparan materinya juga mempertegas kembali tentang pemisahan peran antara Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officer dan kementerian/lembaga sebagai Chief Operational Officer dalam pengelolaan anggaran. Sesuai prinsip Let’s the manager manages, kewenangan penyelesaian revisi akan diarahkan lebih besar kepada KPA dan Eselon I Kementerian/Lembaga sebagai penanggung jawab program dan pengguna anggaran. Oleh sebab itu, sangat diharapkan para satuan kerja agar selalu tanggap akan prioritas kebutuhan dan perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggarannya. Abu juga menjelaskan bahwa terdapat perubahan sistem yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun 2012, yang menyebabkan baru pada triwulan II 2013 lah dapat dilaksanakan revisi anggaran secara penuh. Pengalihan proses bisnis penyelesaian pengesahan anggaran yang semula di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan kini menjadi satu atap di Ditjen Anggaran ternyata tidak semudah yang dibayangkan, termasuk dalam penyiapan perangkat aturan dan aplikasi revisinya.

Lebih lanjut dipaparkan hal baru lain yang diatur adalah pengesahan revisi DIPA yang selama ini ditindaklanjuti dengan pencetakan hard copy DIPA Revisi diganti menjadi penerbitan surat pengesahan revisi yang dilampiri notifikasi dari sistem. Revisi anggaran juga dapat dilakukan antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan  oleh unit organisasi di tingkat pusat dan instansi vertikal di daerah selain biaya operasional, kecuali untuk satker BLU dan dalam rangka Dekonsentrasi TP dan UB. Untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan sendiri, kewenangannya sebagian besar meliputi revisi dalam hal pagu tetap dan yang bersifat ralat administratif.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Abu Lerman Hutagalung dan Bambang Trihantoro, yang keduanya merupakan Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Dengan dipandu dan dimoderatori oleh Gustani, Kepala KPPN Manna, acara berlangsung cukup hangat dan segar. Antusiasme peserta yang cukup tinggi pun terlihat pada sesi diskusi dan tanya jawab di mana para undangan menanyakan permasalahan terkait anggaran yang mereka temui, seperti penambahan akun baru untuk perjalanan dinas dalam kota dan paket meeting, kewenangan revisi POK, optimalisasi anggaran swakelola, dan pagu minus untuk belanja gaji. Sangat disayangkan, acara ini tidak memiliki sesi khusus untuk membahas teknis aplikasi RKAK/L DIPA 2013, sehingga belum dapat menjawab permasalahan satuan kerja terkait pengoperasiannya. Namun demikian, menurut Bambang, satker dapat berkonsultasi kepada Customer Service Officer di KPPN Manna jika menemui kendala.

Dengan diadakannya post-test pada akhir acara, Bambang berharap dapat mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta sosialisasi akan materi yang disampaikan. “Penting bagi kami mengetahui sejauh mana pemahaman satuan kerja tentang revisi dan pengesahan anggaran. Kesinambungan dan kesamaan persepsi, serta kerja sama yang baik perlu terjalin antara satuan kerja dan Ditjen Perbendaharaan. Jangan segan-segan menghubungi jika ada kendala.”, ucapnya pada akhir materi. Bambang juga kembali menegaskan betapa pentingnya perencanaan anggaran, agar apa yang tidak sesuai dapat segera direvisi. Acara yang selesai pada pukul 12.30 WIB ini ditutup oleh Gustani dan dilanjut dengan makan siang bersama.

“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan ini tidak hanya terserap, tapi juga efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita sebagai pengguna anggaran lah yang bertanggung jawab atas hal ini,” tutur Gustani dalam menutup acara sosialisasi, yang disambut dengan tepuk tangan riuh para peserta sosialisasi.